FAKHRUDIN BACAKAN PLEDOI ATAS KASUS PEMBONGKARAN BOLLARD

 

SUNGAI PENUH, ARUNIKANEWS, – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sungai Penuh dari Partai Golkar, Fakhrudin, membacakan nota pembelaan (pledoi) dalam persidangan kasus dugaan perusakan/pembongkaran pembatas jalan (bollard).

​Dalam persidangan tersebut, Fakhrudin secara langsung memaparkan analisis dakwaan serta fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung.

​Melalui argumen pribadinya, Fakhrudin menguraikan beberapa poin krusial untuk mematahkan dakwaan jaksa penuntut umum :

1. ​Status Hukum Jalan Protokol : Fakhrudin menegaskan bahwa pengalihan status jalan protokol menjadi jalan pedestrian berdasarkan Nota Dinas Nomor 800.1.3.1/53/I/DPUPR bukanlah produk hukum yang sah. Menurutnya, pengalihan status jalan secara aturan harus didasarkan pada Peraturan Walikota (Perwako).

2. ​Status Aset Barang Belum Sah : Fakhrudin menyoroti status bollard yang dibongkar tersebut. Berdasarkan fakta, bollard tersebut masih berstatus milik kontraktor karena belum ada serah terima resmi (FHO/PHO) menjadi aset negara. Pemasangan dilakukan pada 28 April 2024, sementara surat hibah dari pihak kontraktor baru terbit pada 3 Mei 2024.

3. ​Tidak Ada Kerugian Negara : Pembongkaran bollard dilakukan dengan menggunakan jasa profesional. Proses pemindahan tersebut dipastikan tidak merusak komponen barang sedikit pun, sehingga sama sekali tidak menimbulkan kerugian keuangan negara.

4. ​Menjalankan Fungsi Pengawasan DPRD : Tindakan pembongkaran bollard di jalan protokol tersebut murni dilakukan dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD yang menjalankan fungsi pengawasan, serta sama sekali tidak didasari oleh kepentingan pribadi.

5. ​Tidak Ada Unsur Mens Rea (Niat Jahat) : Fakhrudin menyatakan tidak ada unsur mens rea dalam insiden ini. Tindakan yang dilakukan bukanlah merusak barang milik negara, melainkan memindahkannya demi kepentingan tata ruang jalan yang dinilai menyalahi aturan hukum.

​Di akhir pembacaan pledoi, Fakhrudin menyampaikan sejumlah permohonan (petitum) kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, di antaranya:

1. ​Menyatakan terdakwa Fakhrudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

2. ​Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (vrijspraak atau onslag).

3. ​Menyatakan secara hukum bahwa tidak ada kerugian negara dalam perkara pembongkaran bollard tersebut.

4. ​Memulihkan nama baik, harkat, serta martabat terdakwa dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD Kota Sungai Penuh yang dipilih secara sah oleh rakyat.

​"Tindakan yang saya lakukan adalah bentuk pengawasan sebagai wakil rakyat, bukan atas dasar niat jahat untuk merusak," ujar Fakhrudin menutup nota pembelaannya.

​Sidang akan dilanjutkan pada agenda berikutnya untuk mendengarkan replik atau tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas pledoi yang telah disampaikan ini. (NA)