Soal Jalan Rusak di Simpang Garuda, Warganet Pertanyakan Tanggung Jawab Pemerintah atau PetroChina?

Tanjung Jabung Timur, Arunikanews, - Keluhan rusaknya infrastruktur jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi kembali menghangat.

Sebuah unggahan di media sosial facebook menyita perhatian publik setelah memperlihatkan kondisi jalan rusak di dekat kawasan pusat kabupaten, tepatnya di Simpang Garuda menuju Blok D Geragai, tepatnya di Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat.

Warganet menyindir kondisi jalan tersebut sebagai objek wisata dadakan, lantaran banyaknya lubang menganga yang digenangi air hujan, menyerupai kolam kecil di tengah badan jalan.

Dalam foto yang beredar, terlihat aspal jalan sudah mengelupas di banyak titik. Genangan air tampak menutupi kedalaman lubang, yang seringkali menjebak pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor.

Seorang warganet dengan akun Ndlogok njaran4004 di grup facebook komunitas lokal melontarkan kritik pedas, sekaligus pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas perbaikan akses jalan rusak tersebut.

”Wisata di tepi pusat kabupaten, tepatnya di dekat simpang Garuda arah blok D, berlubang dan banjir. Maaf tanya, ini wewenang PetroChina atau Pemda ya?,” tulis akun Ndlogok njaran4004 dalam unggahannya, Jum’at 2 Januari 2026.

Unggahan foto ruas jalan rusak di media sosial ini mendapat tanggapan beragam dari warga net.

Lewat kolom komentar, warga net menyoroti minimnya infrastruktur drainase di sepanjang jalur tersebut, yang dituding menjadi penyebab genangan air saat hujan deras melanda.

Kritik tajam pun dilontarkan warganet yang menyoroti kondisi bahu jalan tersebut. Alih-alih memiliki parit fungsional, sisi kanan jalan justru kini ditumbuhi rumput rimbun yang menutupi permukaan tanah.

“Salah satu faktor banjir adalah curah hujan tinggi, namun yang sangat disayangkan adalah tidak adanya parit di sebelah kanan jalan. Malah ditumbuhi rumput yang rimbun,” tulis akun bernama Jhonson Balmon.

Warganet juga menyoroti adanya pipa bawah tanah di lokasi tersebut, yang diduga menjadi alasan teknis belum dilakukannya pengerukan parit.

Namun, argumen ini justru dianggap sebagai bentuk pembiaran. Warga khawatir jika masyarakat melakukan tindakan mandiri tanpa pengawasan, risiko kebocoran pipa justru akan semakin besar.

“Kalau masyarakat yang bergerak (menggali sendiri), nanti takutnya tidak tahu kalau ada pipa yang bocor,” sahut akun lainnya, Ndlogok Njaran.

Yang menjadi sorotan utama warga adalah adanya kesan saling tunggu antara pemerintah daerah melalui dinas terkait dengan pihak swasta, dalam hal ini PetroChina.

Warga meyakini bahwa kedua belah pihak sama-sama memiliki sumber daya dan alat berat yang memadai, untuk menuntaskan persoalan ini.

“Sebenarnya semua pihak tahu jalan itu rusak. Alat berat ada pada dinas terkait dan dari PetroChina, tinggal digerakkan saja,” tutur Jhonson. (Red)