Ekologi yang terluka, Spiritual yang Tersentuh; Pelajaran dari Banjir dan Lonsor di Sumatera

Oleh: Dr. Jalwis, M.Ag

Dalam beberapa pekan terakhir, serangkaian bencana banjir dan lonsor melanda sejumlah wilayah Aceh, sumatera Utara dan Sumatera Barat. Hujan lebat yang berlangsung tanpa henti telah menyebabkan sungai meluap, infrastruktur rusak serta ribuan warga terpaksa mengungsi. peristiwa ini bukan hanya sebagai peringatan akan besarnya dampak cuaca ektrem tetapi juga menggugah kesadaran kita tentang hubungan antara manusia, alam, dan spritualitas. Di tengah kerusakan lingkungan yang semakin nyata, bencana ini mencerminkan ketidakseimbangan ekologi yang kian sulit diabaikan.  Tulisan ini akan menelaah tragedi tersebut melalui pendekatan ekologis dan spiritual, menekankan bahwa bencana bukan hanya peristiwa alam semata, tetapi cermin dari ketidakseimbangan relasi manusia–alam. Dengan mengaitkan data empiris bencana dan nilai-nilai moral-spiritual, tulisan ini juga menawarkan refleksi kritis terhadap tanggung jawab manusia dalam mengelola lingkungan dan membangun peradaban yang berkelanjutan.

Pendahuluan

Bencana ekologis yang menimpa Aceh, Sumut, dan Sumbar mengungkap kerentanan struktural dalam tata kelola lingkungan Indonesia. Data BNPB per 7 Desember 2025 lebih dari 916 korban meninggal, 274 jiwa hilang, korban luka mencapai 4.200 jiwa serta kerusakan luas pada infrastruktur, pemukiman, dan pelayanan dasar lainnya. Situasi ini menegaskan bahwa persoalan bencana tidak hanya terletak pada intensitas hujan atau kemiringan lereng, tetapi merupakan hasil interaksi kompleks antara kondisi alam dan praktik manusia.

Dalam perspektif kajian lingkungan, bencana yang berulang menunjukkan adanya “krisis relasi”: manusia yang menguasai alam tanpa memperhitungkan batas-batas etis ekologis. Dari perspektif spiritual, tragedi tersebut mengundang pertanyaan moral fundamental: sejauh mana manusia masih memandang alam sebagai amanah, bukan sekadar sumber eksploitasi?

Secara ilmiah, banjir bandang dan longsor di Sumatra tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor: deforestasi berlebihan, alih fungsi lahan, kerusakan daerah resapan air, dan pembangunan yang mengabaikan kerentanan geologis. Data kerusakan infrastruktur menunjukkan bahwa banyak wilayah yang berada di jalur rawan tetap dihuni tanpa mitigasi struktural yang memadai.

Ketika hutan berkurang, daya tampung tanah menurun, aliran permukaan meningkat drastis, dan tanah menjadi labil. Kombinasi ini melahirkan bencana yang mematikan. Dengan kata lain, tragedi ini bukan hanya akibat “alam murka”, tetapi refleksi dari ketidakadilan ekologis—di mana alam dipaksa bekerja melebihi kapasitasnya.

Tanggungjawab Ekologi

Maka kita musti punya tanggung jawab ekologi dan tanggung jawab ekologi itu bukan sekadar menjaga lingkungan, melainkan menciptakan sistem sosial dan kebijakan yang menghormati batas-batas ekosistem. Dalam konteks Sumatera, ada beberapa implikasi moral yang harus menjadi refleksi bersama:

• Rehabilitasi lingkungan (reboisasi, perlindungan daerah tangkapan air, zonasi pemukiman aman) menjadi kewajiban etis, bukan sekadar program pemerintah.
• Pengendalian izin lahan harus dilandasi prinsip keberlanjutan dan tidak tunduk pada kepentingan ekonomi jangka pendek.
• Mitigasi bencana harus diposisikan setara dengan pembangunan ekonomi, karena keduanya terkait langsung dengan kualitas hidup masyarakat.
• Pendidikan ekologi perlu ditanamkan di sekolah, tempat ibadah, dan komunitas sebagai pengetahuan praktis sekaligus nilai moral.
• Karena tanggung jawab ekologis bukan pekerjaan satu institusi, tetapi praktik bersama: pemerintah, masyarakat, komunitas adat, dan lembaga spiritual.

Dalam berbagai tradisi agama dan spiritual Nusantara, alam bukan sekadar ruang hidup, tetapi titipan dan mitra keberadaan manusia. Nilai-nilai seperti amanah, tanggung jawab, keseimbangan, dan syukur menjadi dasar etika interaksi dengan alam. Hal ini sejalan dengan pendapat seorang filsuf Islam (Murtadha Muthathari) bahwa manusia harus membangun kesadarannya terhadap alam untuk mendeskripsikan harmonisasi keduanya sebagai sikap mencapai kesempurnaan  hidup melalui kecenderungan religius direalitas (M.M; 1997; 20)

Mengaitkan tragedi Sumatra dengan nilai spiritual berarti melihat: Manusia sebagai penjaga (stewardship), bukan penguasa. Alam sebagai ciptaan yang memiliki martabat, bukan objek konsumsi tanpa batas. Bencana sebagai pengingat, bukan hukuman; yakni pengingat bahwa keseimbangan kosmik telah terganggu.

Dalam kerangka spiritualitas ini, merusak alam berarti merusak hubungan dengan Yang Maha Mencipta, dengan sesama manusia, dan dengan generasi masa depan. Maka, pemulihan lingkungan adalah bentuk ibadah sosial dan wujud kesadaran moral.

Lebih dari sekadar angka korban, bencana ini menciptakan luka moral dan sosial: keluarga kehilangan rumah dan identitas tempat tinggal, anak-anak kehilangan sekolah dan ruang aman, masyarakat kehilangan akses kesehatan dan air bersih, dan banyak daerah terisolasi karena kerusakan infrastruktur.

Kerentanan ini menegaskan bahwa bencana ekologis selalu berlipat ganda menjadi bencana sosial ketika struktur pembangunan tidak berkeadilan. Dalam konteks spiritual, penderitaan manusia memanggil kita untuk menyalakan empati kolektif sebagai perwujudan kasih dan solidaritas.

Refleksi: Menuju Ekologi yang Berjiwa Spiritual

Indonesia tidak kekurangan pengetahuan ilmiah atau kearifan lokal mengenai pengelolaan alam. Yang kurang adalah kesadaran ekologis yang berakar pada moral dan spiritualitas. Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar seharusnya menjadi titik balik, memaksa bangsa ini bertanya:

Apakah pembangunan kita selama ini sudah menghormati alam?

Apakah kebijakan publik mencerminkan keadilan ekologis?

Apakah nilai spiritual hanya berhenti pada ritual, atau benar-benar membentuk etika hidup?

Jawaban atas pertanyaan ini menentukan apakah kita ingin terus mengulang siklus bencana—atau memulai perjalanan baru menuju harmoni manusia-alam.

Akhirnya. Tragedi banjir dan longsor di Sumatra bukan hanya isu teknis maupun meteorologis, tetapi merupakan cermin dari hubungan manusia dan alam yang retak. Melalui pemahaman ekologis dan nilai spiritual, bencana ini dapat dibaca sebagai panggilan moral untuk membangun masa depan yang lebih berkelanjutan, adil, dan berkesadaran.

Mengintegrasikan pengetahuan ilmiah, kebijakan publik, dan nilai spiritual adalah langkah penting menuju pemulihan ekologis dan kemanusiaan. Jika tidak, angka-angka korban yang hari ini menjadi berita hanya akan berubah menjadi babak berikut dari tragedi yang sama. (Penulis; Jalwis; Dosen IAIN Kerinc)