Anak Negeri Menunggu, di Sudut yang Tak Pernah Dijenguk

 Oleh: Gilang Nugraha Pratama

"MANUSIA"

Hari ini 2 Mei 2025, kita kembali memperingati Hari Pendidikan Nasional. Seperti biasa kita selalu disuguhkan dengan pemandangan yang sudah tak asing lagi dimana para pejabat mengenakan batik terbaik mereka, membacakan pidato penuh semangat, dan mengutip sebuah quotes semangat Ki Hajar Dewantara. Ucapan-ucapan manis bertebaran, menyatakan bahwa pendidikan adalah hak semua anak bangsa. Namun, mari kita bertanya dengan jujur apakah semua anak Indonesia benar-benar menikmati hak tersebut?

Fakta di lapangan jauh dari romantisme pidato yang dituturkan. Ketimpangan akses pendidikan di negeri ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan masalah struktural yang terus diwariskan. Di kota-kota besar, anak-anak belajar dalam ruang ber-AC ,menggunakan laptop, bahkan iPad. Sementara di pelosok,  Para pelajar harus berjalan berkilo-kilometer, melewati sungai dan hutan, hanya untuk duduk di bangku sekolah yang atapnya nyaris roboh.

bukan hanya akses pendidikan yang menjadi kendala, namun guru yang mengajar dipelosok negeri juga menjadi problem hari ini . Menurut data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tahun 2025, Indonesia masih mengalami kekurangan sekitar 679.000 guru. Kekurangan ini paling parah terjadi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), di mana distribusi guru tidak merata dan banyak sekolah yang hanya memiliki satu atau dua guru untuk mengajar semua mata pelajaran .

Kondisi bangunan sekolah pun memprihatinkan. Lebih dari 10.000 sekolah di daerah 3T dilaporkan mengalami kerusakan, dengan sebagian besar berada di jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) dan sekolah dasar (SD) . Fasilitas dasar seperti akses air bersih dan sanitasi yang layak masih menjadi kemewahan bagi sekolah dipelosok negeri.

Angka putus sekolah juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Data Kemendikdasmen tahun ajaran 2024/2025 menunjukkan bahwa angka putus sekolah tertinggi terjadi di jenjang Sekolah Dasar (SD) sebanyak 38.540 siswa (0,16%). Di daerah 3T, angka ini jauh lebih tinggi. Misalnya, Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua mencatat angka putus sekolah jenjang SD sebesar 2,40%, sementara Kabupaten Sumba Barat Daya di Nusa Tenggara Timur mencatat 1,57% .

Penyebab utama dari tingginya angka putus sekolah ini disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, dan rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Selain itu, faktor sosial dan budaya seperti keharusan untuk mengedepankan pekerjaan di usia muda juga turut memengaruhi keputusan siswa untuk tidak melanjutkan pendidikan .

Ironisnya, alih-alih meratakan akses pendidikan, kebijakan pemerintah sering kali justru memperlebar jurang. Sekolah-sekolah unggulan makin elitis, pendidikan bermutu makin mahal, dan siswa dari keluarga miskin hanya diberi motivasi klise bahwa "kemiskinan bukan penghalang untuk sukses." Padahal, di banyak kasus, keterbatasan justru menjadi penghalang utama yang nyata.

pada momentum Peringatan Hari Pendidikan Nasional ini seharusnya menjadi momen refleksi, bukan hanya sekedar seremonial penuh euforia saja, namun negara harus bersungguh-sungguh untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui kebijakan-kebijakan prioritas yang harus diberikan kepada daerah-daerah tertinggal, yang selama ini hanya dijadikan objek statistik dan narasi kampanye.

Hari ini pendidikan yang merata bukan hanya sekedar mimpi besar, tapi soal kemauan politik dan keberpihakan. Selama infrastruktur pendidikan di pelosok tak kunjung dibenahi, selama guru-guru di daerah terpencil dibiarkan berjuang sendirian, dan selama pendidikan masih dianggap komoditas, maka setiap perayaan Hari Pendidikan Nasional hanyalah panggung sandiwara belaka.

Maka, sekali lagi selamat Hari Pendidikan Nasional. Tapi mohon maaf,  hanya sedikit bertanya hari pendidikan ini, sebenarnya untuk siapa?